Anda belum login :: 23 Nov 2024 03:16 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2705 (Sep. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 09    Edisi: 25 Sep 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.51
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Roadmap Menuju Revitalisasi Industri Kehutanan, halaman SKETSA-1
  2. Menanti Nyanyian Maleo di Bakiriang, halaman NAS-1
  3. Setelah Merger, Mau Kemana Bursa Efek Indonesia?, halaman EKU-1
  4. DPRD Supiori Prioritas Tiga Perda Lestarikan SDA, halaman DAKOTA-1
  5. Agung: Diskriminasi Terhadap Warga Tionghoa Masih Terjadi, halaman DAKOTA-1
  6. Waralaba (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007), halaman A1-A6
  7. Kerjasama Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007), halaman D1-D5
  8. Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/Kmk.05/1996 Tentang Pelunasan Cukai (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007 tanggal 14 Juni 2007), halaman G1-G3
  9. Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak 2007 bagi Wajib Pajak yang Penghasilan Utamanya dari Imbalan Jasa yang pada tahun 2006 Tidak Termasuk sebagai Imbalan Jasa yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, Tetapi pada Tahun 2007 Termasuk sebagai Imbalan Jasa yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-70/PJ/2007 (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ.03/2007 tanggal 6 Agustus 2007), halaman G-4
  10. Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis LPG untuk Kendaraan Bermotor yang Dipasarkan di Dalam Negeri (Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor :2527.K/24/DJM/2007 tanggal 21 Pebruari 2007), halaman N1-N2
  11. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007), halaman 1A1-1A19

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.15625 second(s)