Anda belum login :: 23 Nov 2024 11:06 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2702 (Sep. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 09    Edisi: 13 Sep 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.51
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. RUU BHP di Mata Presiden dan Mahasiswa, halaman SKETSA-1
  2. Parpol Dilarang Terima Dana Asing, halaman NAS-1
  3. UU Politik Tak Perlu Revisi Lima Tahunan, halaman NAS-1
  4. Menkeu: Dephub Jadi Contoh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, halaman EKU-1
  5. Wapres Minta Pengusaha Tak Alergi Parpol, halaman EKU-1
  6. Kepastian Hukum Hutan Adat/Ulayat Tidak Jelas, halaman DAKOTA-1
  7. BBPOM Jangan Larang Maka Nan Bermasalah Selama Ramadhan, halaman DAKOTA-1
  8. FKKD Biak Minta DPRD Sahkan Raperda Pemerintahan Kampung, halaman DAKOTA-2
  9. Perlu Desain Sistem Perwakilan yang Lebih Efektif, halaman DAKOTA-2
  10. Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007), halaman A1-A14
  11. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tanggal 2007), halaman A15-A18
  12. Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-627/Pj/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggun Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ./2007 Tanggal 6 Agustus 2007), halaman G1-G4
  13. Penyelenggaraan Diskotik (Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus tbukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007), halaman DKI1-DKI7
  14. Perseroan Terbatas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007) (Sambungan WPU Nomor 2701/Selasa, 11 September 2007), halaman 1A1-1A17

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.171875 second(s)