Anda belum login :: 23 Nov 2024 05:04 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2692 (Aug. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 08    Edisi: 9 Agu 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.49
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. KY Ajak Pesantren Awasi Peradilan, halaman SKETSA-1
  2. Ombudsman Tidak Akan Kurangi Wewenang Pengawasan DPR, halaman NAS-1
  3. Upaya Diplomasi Untuk atasi Ketidak-Sepahaman Penetapan Patok Batas WiLayah, halaman NAS-1
  4. YudiKatif Dan Legislatif Sebaiknya Tidak Terima Bantuan Asing, halaman NAS-2
  5. Sertifikasi Hak atas Tanah Untuk akses Permodalan UMKM, halaman EKU-1
  6. Tujuh DPD KNPI Desak UU Provinsi Kepulauan, halaman DAKOTA-1
  7. PEMKAB Karimun Tahun 2008 Bangun Infrastruktur Pulau Terluar, halaman DAKOTA-1
  8. Undang-Undang Perkeretaapian Harus Ditegakkan, halaman DAKOTA-2
  9. Raperda Lalin Untuk Tekan Tingkat Kecelakaan, halaman DAKOTA-2
  10. Perda PPU Dapat Membantu Efisiensi PAD dan Peningkatan Kesejahteraan, halaman DAKOTA-3
  11. SK 44 MenHut Hambat Tata Ruang Sumut, halaman DAKOTA-3
  12. Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 Tanggal 21 Juli 2007), halaman B-1
  13. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tanggal 21 Juli 2007), halaman B2-B10
  14. Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 19 Juni 2007) (Sambungan WPU Nomor 2691/Selasa, 7 Agustus 2007), halaman B11-B24
  15. Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2007 Tanggal 5 Juni 2007), halaman G1-G3
  16. Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per16/2005 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 29/M-Dag/Per/7/2007 Tanggal 4 Juli 2007), halaman H1-H2
  17. Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.Kukmn/2007 Tanggal 11 Mel 2007), halaman T1-T13

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.1875 second(s)