Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2690 (Aug. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 08    Edisi: 2 Agu 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.49 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Depkeu Pantang Mundur Soal Penghapusan Prinsip "Hold Harmless" DAU, halaman SKETSA-1 MK Periksa Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pemda dan UU Pemilu, halaman NAS-1 Penerapan Calon Independen Tunggu Aturan Baru, halaman NAS-1 Menanti Kebijakan Stabilisasi Harga yang Sepenuh Hati, halaman EKU-1 Aturan Ekspor Biofuel Akan dipermudah, halaman EKU-2 PP No 35/2007 Akan Dorong Investor Asing Gunakan Riset di Dalam Negeri, halaman EKU-3 Pemda diminta Cegah Pencemaran Lingkungan Hukum Administrasi, halaman DAKOTA-1 Terkait Sweeping Dishub Banten, Izin Siaran Harus ke KPID, halaman DAKOTA-1 Dinas Perikanan dan Kelautan NTB Garap Perda, halaman DAKOTA-2 Disdik Siapkan Aturan Besaran DSP Bagi Sekolah, halaman DAKOTA-2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007), halaman A1-A2 Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007), halaman B1-B11 Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tanggal 29 Juni 2007), halaman G1-G22 Pelimpahan Wewenang Penetapan Produk Industri Kehutanan yang dikecualikan dari Ketentuan Kriteria Teknis (Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 101.2/M-DAG/KEP/4/2007 tanggal 116 April 2007), halaman H1-H2 Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2007 tanggal 5 MAret 2007), halaman I1-I2 Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.08/Men/V/2007 tanggal 8 Mei 2007), halaman R1-R7  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved