Anda belum login :: 24 Nov 2024 13:53 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2687 (Jul. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 07    Edisi: 24 Jul 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.49
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Tarik Menarik Gagasan RUU Politik, halaman SKETSA-1
  2. Strategi Nasional Penanganan Ilegal Logging dan Teroris, halaman NAS-1
  3. BAPPENAS Minta peninjauan UU Sisdiknas, halaman NAS-1
  4. Depkeu: UU Cukai Harus dikaitkan dengan UU Perimbangan Keuangan, halaman EKU-1
  5. Usulan Revisi Dini Harus Sesuai Aturan, halaman EKU-1
  6. Pemerintah Segera Atur Segmentasi Usaha UMKM, halaman EKU-2
  7. Raperda Pengendalian Lingkungan Hidup disetujui, halaman DAKOTA-1
  8. SK Gubernur Soal Satonda Sebagai Wilayah Dompu Sulit dibatalkan, halaman DAKOTA-1
  9. Banyak yang Belum Tau Perda Miras, halaman DAKOTA-2
  10. Raperda Pendidikan Seragamkan Pungutan Bagi Siswa Baru, halaman DAKOTA-2
  11. RUU DKI Juga Atur Pilkada, halaman DAKOTA-3
  12. Penetapan Pensiunan Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007), halaman A1-A3
  13. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007), halaman B1-B14
  14. Kebijakan Penagihan Pajak (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-01/PJ.045/2007 tanggal 9 April 2007), halaman I1-14
  15. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 042/MENKES/SK/1/2007 tanggal 15 Januari 2007), halaman V1-V12
  16. Perkeretaapian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007), halaman 1A1-1A14

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.171875 second(s)