Anda belum login :: 23 Nov 2024 01:06 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2685 (Jul. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 07    Edisi: 17 Jul 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.49
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Penjaga Etik, halaman SKETSA - 1
  2. Pembahasan RUU Administrasi Pemerintah Tidak Akan Terganggu RUU Paket Politik, halaman NAS - 1
  3. Presiden Minta Pemimpin Daerah Berkompetisi dengan Standar Nasional, halaman NAS - 1
  4. Sebagian Besar Rencana Tindak INPRES 6/2007 Bulan Juni diselesaikan, halaman NAS - 2
  5. Pemerintah Berupaya Terus Tingkatkan Anggaran Pendidikan, halaman NAS - 3
  6. Membangunkan "Raksasa Tidur" Bernama KUD, halaman EKU-1
  7. Penghapusan PPNBM Mampu Tingkatkan Daya Saing Investasi, halaman EKU-2
  8. DEPKEU Keluhkan Penyelesaian Utang PDAM Kurang Perhatian Pemda, halaman EKU-3
  9. PBI Tentang Puas Mungkinkan Penerbitan Instrumen Pasar Uang Syariah, halaman EKU-3
  10. DPRD Sulbar Konsultasi ke Depdagri Bahas Tapal Batas , halaman DAKOTA-1
  11. Daftar Negatif Investasi Kurang Rasional, halaman DAKOTA-1
  12. Semua Instansi Harus Dukung Revitalisasi Pertanian dan Perikanan, halaman DAKOTA-2
  13. Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007), halaman A1-A2
  14. Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007), halaman B1-B2
  15. Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007), halaman B-3
  16. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, halaman C1-C1O
  17. Kader Pemberdayaan Masyarakat, halaman D1-D9
  18. Tata Cara Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol, halaman G1-G16

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.15625 second(s)