Anda belum login :: 23 Nov 2024 05:42 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2682 (Jul. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 07    Edisi: 5 Jul 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.48
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Memelihara Agar Harmonis, halaman SKETSA-1
  2. Korban Dapat Ajukan Permohonan Perlindungan Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga, halaman NAS-1
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Parpol Harus Diatur, halaman NAS-1
  4. RUU Penanganan Konflik Mendesak untuk Dibuat, halaman NAS-2
  5. Diperlukan Regulasi untuk Melindungi PRT dan PRTA, halaman NAS-2
  6. RUU Minerba Atur Sanksi Tegas di Usaha Pertambangan, halaman EKU-1
  7. Tiga BUMN Pupuk Desak Pemerintah Terbitkan Izin Kuota Tambahan Ekspor, halaman EKU-1
  8. Pemerintah Diminta Buat Acuan Merek Dagang Terkenal, halaman EKU-2
  9. Bupati Bisa Dipenjara Bila Keluarkan Ijin tak Sesuai RTRW, halaman DAKOTA-1
  10. Masyarakat Internasional Telusuri Penyebab ‘Trafficking’ di Indonesia, halaman DAKOTA-1
  11. Setiap Daerah Harus Susun RPJP, halaman DAKOTA-2
  12. Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia (Peraturan Presiden Republlk Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 9 Mci 2007), halaman B1-B2
  13. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007) (Sambungan WPU Nomor: 2681/Selasa, 03-07-2007), halaman B3-B14
  14. Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/lembaga/Kantor/Satuan Kerja (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007), halaman G1-G9
  15. Standar Profesi Sanitarian (Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 373/Menkes/SK/III/2007 tanggal 27 Maret 2007), halaman V1-V11
  16. Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2007 tanggal 15 Maret 2007), halaman 1A1-1A12

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.171875 second(s)