Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2679 (Jun. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 06    Edisi: 26 Jun 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.48 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Upaya Terpadu Indonesia Membangun Pulau Terluar, halaman SKETSA-1 Semua Izin Pengelolaan Hutan Orba Tidak Berlaku, halaman NAS-1 Pembahasan Substansi RUU Peradilan Militer diharapkan Segera Selesai, halaman NAS-1 Koalisi LSM Uji Materiil Perubahan PP 37 Tahun 2006, halaman NAS-2 Sebanyak 11 Propinsi Usulkan Jadi KEK, halaman NAS-2 Setelah PSH Terbitlah PE CPO, halaman EKU-1 Perlu Integrasi Dakwaan Pencucian Uang dan Korupsi, halaman EKU-2 Kepastian Hukum Lemah Sebabkan Dana Kredit Sulit Cair, halaman EKU-2 Pakta Integritas, Langkah Yogyakarta Memberantas Korupsi, halaman DAKOTA-1 Ratusan Petani Tuntut Penyelesaian Berbagai Konflik Agraria, halaman DAKOTA-2 Pemprov Riau Serahkan Ranperda DAS Siak, halaman DAKOTA-3 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007) (Sambungan WPU Nomor: 2678/Kamis, 21-06-2007), halaman B1-B20 Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007), halaman C1-C6 Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Berupa Saham pada Perusahaan-Perusahaan Pembiayaan yang Dikelola Oleh Pt Perusahaan Pengelolaaset (Persero) (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.06/2007 tanggal 15 Maret 2007), halaman G1-G2 Penetapan Jenis-Jenis Kayu yang Berasal dari Hutan Hak di Provinsi Sumatera Utara yang Pengangkutannya Menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/Menhut-ll/2007 tanggal 12 Pebruari 2007), halaman L1-L2 Penataan Ruang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007) (Sambungan WPU No. 2678/Kamis, 21-06-2007), halaman 1A1-1A14  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved