Detail Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 Terhadap Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Terutang Bibliografi Author: Pongtuluran, Irma Benita ; Ichsan, Sundara (Advisor) Topik: Pajak Penghasilan Pasal 21; Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh pemerintah. Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2005     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-3008 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Untuk mengaturnya, Pemerintati mengeluarkan peraturanperaturan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pada awal tahun 2003, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 yang mengatur besarnya. Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas penghasilan sampai dengan Upah Minimum Propinsil Upah Minimum Kabupaten dan berlaku surut sejak 1 Januari 2003. Sedangkan pada pertengahan tahun 2003, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 yang mengatur bahwa penghasilan sebesar Rp1.000.000 PPh-nya ditanggung oleh pemerintah dan ketentuan mi berlaku bagi seluruh pekerja yang penghasilannya tidak melebihi Rp 2.000.000 sebulan. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku surut sejak 1 Juli 2003. Adanya dua peraturan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah pada tahun 2003 cukup membingungkan bagi Perusahaan sebagai pihak ketiga. OIeh karena itu, penulis mencoba untuk memberikan cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, serta pengaruh-pengaruh yang berbeda atas kedua Peraturan Pemerintah diatas pada pajak penghasilan yang terutang. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved