Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2672 (May 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 05    Edisi: 31 Mei 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.47 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Saatnya Pemkab Cirebon Berperan Lindungi TKI, halaman SKETSA-1 Indonesia akan Terapkan Sistem Parlemen Ombudsman, halaman NAS-1 Institusi Kedaerahan Perlu Perkuat Peran DPD RI, halaman NAS-1 Menkominfo: Ada Usulan Pembentukan Komisi Informasi dalam RUU KMIP, halaman NAS-2 Pemerintah Akan Revitalisasi Pasar Traditional Agar Dapat Bersaing Dengan Pasar Moderen, halaman EKU-1 Pemerintah Minta Dukungan Poitik DPR Untuk Investasi Tol, halaman EKU-1 Pemerintah Kaji Pembuatan Payung Hukum Bagi pengguna Trawl, halaman EKU-2 UU SRG Berikan Solusi Bagi Petani, halaman DAKOTA-1 Mengatasi Masalah Hutan Perlu Strategi, halaman DAKOTA-1 SK Menhut Nomor 44/2005 Dinilai Belum Final, halaman DAKOTA-2 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2007 tanggal 12 maret 2007), halaman D1-D2 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (peraturan menteri keungan nomor: 46/PMK.03/2007 tanggal 25 april 2007), halaman G-1 Petunjuk Pelaksanaan Ekspor Barang Terkena Pungutan Ekspor yang Dikecualikan dari Pungutan Ekspor (peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor P-08/BC/2007 tanggal 5 april 2007), halaman G2-G6 Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu (peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor: 20/M-DAG/Per/5/2007 tanggal 8 mei 2007), halaman H1-H3 Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (peraturan direktur jenderal pajak nomor: PER-69/PJ./2007 tanggal 9 april 2007), halaman I1-I8 Penyelenggaraan Pemilihan Umum (undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2007 tanggal 19 april 2007)(sambungan WPU nomor 2671/selasa, 29 mei 2007), halaman 1A1-1A23  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved