Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2669 (May 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 05    Edisi: 22 Mei 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.47 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Belajar UU Perseroan Terbatas Sampai ke China, halaman SKETSA-1 Presiden Janji Perbaiki Iklim Investasi, halaman NAS-1 Pelayanan Ramah Remaja Diperlukan untuk Hindari KTD, halaman NAS-1 Kepala Daerah Harus Kantongi Izin Pemerintah Jika ke Luar Negeri, halaman NAS-2 Indonesia Minim Peralatan Anti Teror Nuklir, Biologi dan Kimia, halaman NAS-3 Parepare Siap Jadi Pusat Perdagangan Beras di KTI, halaman EKU-1 HTR Jalur Cepat Makmurkan Rakyat Sekitar Hutan, halaman EKU-2 Trafiking Merupakan Kejahatan Lintas Negara, halaman DAKOTA-1 Kementerian PPDT Tidak Hanya Prioritaskan Riau, halaman DAKOTA-1 Sosialisasi Narkoba Jangan Hanya Sebatas Program, halaman DAKOTA-2 Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 2007 tanggal 23 maret 2007), halaman A1-A4 Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2007 tanggal 18apr11 2007), halaman A5-A6 Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (peraturan menteri keuangan nomor 36/pmk.03/2007 tanggal 11 april 2007), halaman G1-G3 Standar Biaya Pelaksanpan Kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan, halaman I1-I4 Pedoman Pembentukan TIM Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/kota (peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor:per 35/men/xii/2006 tanggal 8 desember 2006), halaman R1-R4 Upah Minimum Provinsi UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi UMSP Tahun 2007 Provinsi Kalimantan Tengah (peraturan gubernur kalimantan tengah nomor 62a tahun 2006 tanggal 11 nopember 2006), halaman Kaltim1-2 Penanaman Modal (undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2007 tanggal 26 april 2007), halaman 1A1-1A20  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved