Anda belum login :: 27 Nov 2024 03:48 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2668 (May 2007)
Bibliografi
Topik:
HUKUM
;
UNDANG-UNDANG
;
undang-undang
;
laporan keuangan
;
peraturan daerah
;
peraturan nasional
;
peraturan pemerintah
;
berita
;
warta
;
W80
Bahasa:
(ID )
ISSN:
2089-7588
Year::
2007
Bulan:
05
Edisi:
17 Mei 2007
Penerbit:
Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis:
Bulletin/Magazine
[
Lihat daftar eksemplar jurnal
Warta Perundang-undangan
]
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
WW41.46
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
Pasir Laut untuk Singapura Ancam NKRI
, halaman SKETSA-1
Tidak Semua UU PT China Sesuai di Indonesia
, halaman NAS-1
FDP Lebih Proaktif Dukung Amendemen Konstitusi
, halaman NAS-1
PerPres Turunan UU PM dijanjikan Rampung dalam Mei 2007
, halaman EKU-1
Promosi Investasi di Inggris Pasca UU Penananam Modal
, halaman EKU-1
Peluang Indonesia dari Pasar Global CDM 26 Juta Ton CO2/Tahun
, halaman EKU-2
PemKab SIKKA Siapkan Lahan untuk Investor Swalayan
, halaman DAKOTA-1
Pembangunan Pasar Modern Harus Seizin Masyarakat
, halaman DAKOTA-1
Investasi Asing Diprioritaskan pada Teknologi Padat Modal
, halaman DAKOTA-2
Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (peraturan pemenntah republik indonesia nomor 23 tahun 2007 tanggal 23 maret 2007)
, halaman A1-A3
Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (peraturan presiden republik indonesia nomor 16 tahun 2007 tanggal 24 april 2007)
, halaman B1-B2
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (peraturan menten dalam negeri nomor 6 tahun 2007 tanggal 7 pebruari 2007)
, halaman D1-D13
Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007 (peraturan merten keuangan nomor 40/pmk.07/2007 tanggal 18 april 2007)
, halaman G1-G12
Kebijakan Penagihan Pajak(surat edaran direktur jenderal pajak nomor: SE-01/PJ/045/2007 tanggal 9 april 2007)
, halaman I1-I4
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2007 tanggal 2 januari 2007)
, halaman 1A1-1A10
Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.15625 second(s)