Detail Kajian Yuridis Perbuatan Pidana Dalam Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) Bibliografi Author: Novayanti, Bertha ; Nugroho, F. Hartadi Edy (Advisor) Topik: Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Bertha Novayanti's Undergraduate Theses.pdf (1.44MB; 76 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2169 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Terkait dengan penyalahgunaan psikotropika, pemerintah Indonesia saat ini telah memberlakukan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda, dua hukuman sekaligus yang harus diterima. Dalam penelitian ini objek yang diteliti dan dianalisis merupakan bidang kajian ilmu hukum yaitu ketentuan-ketentuan normatif tentang pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normaif (legal research). Hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, tindak pidana penyalahgunaan psikotropika telah diatur secara tegas oleh pemerintah, namun dalam kenyataannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dalam arti lain bahwa secara yuridis ketentuan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika belum sepenuhnya berjalan sesuai koridor yang diharapkan masyarakat. Terlebih bagi penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan yang dituntut konsisten dan konsekuen dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kontroversinya kasus tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat yuridis dan non yuridis. Pertama, faktor yuridis meliputi : 1) Penerapan putusan bebas yang seharusnya adalah putusan lepas dari tuntutan hukum; 2) Perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa; Kedua faktor non yuridis meliputi : 3) Profesionalitas dan mental dari aparat penegak hukum. Efektifitas berlakunya suatu undang-undang pada dasarnya meliputi: 1) substansi: selemah apapun substansi suatu undang-undang apabila diimplementasikan secara maksimal akan menghasilkan tujuan yang maksimal pula; 2) struktur: sistem kelembagaan yang ada sekarang nampaknya cukup memadai untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved