Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2664 (May 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 05    Edisi: 3 Mei 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.46 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Mengelola Sistem Pemasyarakatan dari Masa ke Masa, halaman SKETSA-1 Hindari Perebutan Wilayah, Depdagri Keluarkan PP Batas Daerah, halaman NAS-1 Kebijakan Bebas PPN Untuk Rusuna Baru untuk Tipe 21, halaman NAS-1 Pemerintah Prioritaskan Pemenuhan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil, halaman NAS-2 Depdag Perketat Impor Mesin Fotokopi dan Printer Berwana, halaman EKU-1 Menkeu Bebaskan PPN atas Penyerahan RS dan RSS, halaman EKU-1 Pemkab Barut Inventarisasi Sejumlah Perda 'Adaluarsa', halaman DAKOTA-1 Penerjemahan UUD 1945 Langkah Awal Memahami Konstitusi, halaman DAKOTA-1 Rektor Unila: Perlu Reformasi Manajemen Perguruan Tinggi, halaman DAKOTA-2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007), halaman B-1 Perubahan Kelima atas Keputusan Direktrur Jendral Bea dan Cukai Nomor Kep-81/bc/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Mulai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: P-01/bc/2007 tanggal 17 Januari 2007), halaman G1-G17 Penetapan harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu (Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 16/M-DAG/PER/4/2007/M-DAG/PER/6/2006 tanggal 10 April 2007), halaman H1-H3 Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tanggal 31 Januari 2007), halaman V1-V11 Upah Minimum Propinsi Sulawesi Tengah, halaman SULTENG-1 Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007), halaman 1A1-1A10  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved