Anda belum login :: 27 Nov 2024 01:08 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2663 (May 2007)
Bibliografi
Topik:
HUKUM
;
UNDANG-UNDANG
;
undang-undang
;
laporan keuangan
;
peraturan daerah
;
peraturan nasional
;
peraturan pemerintah
;
berita
;
warta
;
W80
Bahasa:
(ID )
ISSN:
2089-7588
Year::
2007
Bulan:
05
Edisi:
1 Mei 2007
Penerbit:
Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis:
Bulletin/Magazine
[
Lihat daftar eksemplar jurnal
Warta Perundang-undangan
]
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
WW41.46
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
Jangan Sampai Ada Lumpur-Lumpur Lapindo Lainya
, halaman SKETSA-1
Pemerintah Harus Hati-Hati Rumuskan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
, halaman NAS-1
Presiden Minta Ulama Beri Bimbingan kepada Pemimpin dan Pejabat
, halaman NAS-1
Belanja Publik dalam APBN Harus Ditingkatkan
, halaman NAS-1
Presiden Perintahkan Bulog Kembali Salurkan Beras Ke PNS dan TNI/POLRI
, halaman EKU-1
Kejaksaan Diminta tidak Simplistis dalam Tangani Kasus Kredit Macet
, halaman EKU-1
KDRT Tidak Mengenal Status dan Kondisi Ekonomi
, halaman DAKOTA-1
Masyarakat Diingatkan Tidak Bakar Lahan
, halaman DAKOTA-1
Jamin Rasa Nyaman Wisatawan Pemda Perlu Bangun Nilai Sosial
, halaman DAKOTA-1
Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pedidikan di Institut Pemerintahan dalam Negeri (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tanggal 12 April 2007)
, halaman B1-B2
Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbagan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tanggal 10 April 2007)
, halaman B3-B4
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 5 Pebruari 2007)
, halaman D1-D7
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.02/2007 Tanggal 28 Maret 2007)
, halaman G1-G2
Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (Peraturan Direktur Jederal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 Tanggal 17 Januari 2007)
, halaman G3-G14
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2007 Di Provinsi Kepulauan Riau (Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 327 Tahun 2006 Tanggal 4 Desember 2006)
, halaman RIAU1-2
Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007)
, halaman 1A1-1A10
Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.1875 second(s)