Anda belum login :: 27 Nov 2024 01:08 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2663 (May 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 05    Edisi: 1 Mei 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.46
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Jangan Sampai Ada Lumpur-Lumpur Lapindo Lainya, halaman SKETSA-1
  2. Pemerintah Harus Hati-Hati Rumuskan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, halaman NAS-1
  3. Presiden Minta Ulama Beri Bimbingan kepada Pemimpin dan Pejabat, halaman NAS-1
  4. Belanja Publik dalam APBN Harus Ditingkatkan, halaman NAS-1
  5. Presiden Perintahkan Bulog Kembali Salurkan Beras Ke PNS dan TNI/POLRI, halaman EKU-1
  6. Kejaksaan Diminta tidak Simplistis dalam Tangani Kasus Kredit Macet, halaman EKU-1
  7. KDRT Tidak Mengenal Status dan Kondisi Ekonomi, halaman DAKOTA-1
  8. Masyarakat Diingatkan Tidak Bakar Lahan, halaman DAKOTA-1
  9. Jamin Rasa Nyaman Wisatawan Pemda Perlu Bangun Nilai Sosial, halaman DAKOTA-1
  10. Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pedidikan di Institut Pemerintahan dalam Negeri (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tanggal 12 April 2007), halaman B1-B2
  11. Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbagan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tanggal 10 April 2007), halaman B3-B4
  12. Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 5 Pebruari 2007), halaman D1-D7
  13. Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.02/2007 Tanggal 28 Maret 2007), halaman G1-G2
  14. Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (Peraturan Direktur Jederal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 Tanggal 17 Januari 2007), halaman G3-G14
  15. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2007 Di Provinsi Kepulauan Riau (Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 327 Tahun 2006 Tanggal 4 Desember 2006), halaman RIAU1-2
  16. Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007), halaman 1A1-1A10

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.1875 second(s)