Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2662 (Apr. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 04    Edisi: 26 Apr 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.46 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Kasus Lumpur Lapindo Bukti Urgensi UU KMIP, halaman SKETSA-1 Presiden Ajak Semua Pihak Perangi Pencucian Uang, halaman NAS-1 Pemerintah Dianjurkan Menyesuaikan Aturan Dengan Putusan MK, halaman NAS-1 Demokrasi dan Perlindungan HAM, Dua Proses yang Beriringan, halaman NAS-2 Depdagri Sayangkan Masih Ada Daerah Yang Belum Susun APBD, halaman EKU-1 Regulator Harus Tindak Operator Yang Tidak Bangun Telepon Umum, halaman EKU-1 Terapkan Etika Bisnis Baru Dalam Gerakkan Sektor Riil, halaman EKU-2 PPK Harus Punya Sertifikat Bappenas, halaman DAKOTA-1 Pilkades Sarana Pendidikan Politik Rakyat, halaman DAKOTA-2 Pengusaha Nilai Pemerintah Sungguhan Terbitkan Perpu KEK, halaman DAKOTA-2 Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal 31 Maret 2007), halaman B12-B13 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 8 April 2007), halaman B14-B18 Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tanggal 31 maret 2007), halaman B19-B20 Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007 (Peraturan Menteri Keungan Nomor 31/PMK.02/2007 Tanggal 21 Maret 2007), halaman G1-G4 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007 (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 1 Tahun 2007 Tanggal 18 Januari 2007), halaman P1-P3 Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007), halaman 1A1-1A11  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved