Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2658 (Apr. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 04    Edisi: 12 Apr 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.45 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Hutan Indonesia, Antara Penggundulan dan Kemiskinan, halaman SKETSA-1 Rancangan KUHAP Atur Kewenangan Jaksa Hentikan Penuntutan, halaman NAS-1 UU Paket Politik Mendesak Disahkan, halaman NAS-1 Pemerintah tak Mampu Pengaruhi Upah Tenaga Kerja Pertanian, halaman NAS-2 BI Yakin Pelonggaran Aturan akan Percepat Pemberian Kredit, halaman EKU-1 Barelang Terbuka Pengolah Minyak, halaman EKU-1 Toko Obat Bisa Tingkatkan Status Jadi Apotek Secara Gratis, halaman EKU-2 Pelaksanaan Inpres PLG Tidak Akan Terhambat Karena Sawit, halaman DAKOTA-1 RUTR Babel Sebaiknya Direvisi, halaman DAKOTA-1 Depdagri Minta Pemrov Riau Beri Kemudahan Izin Invenstasi, halaman DAKOTA-2 Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tanggal 9 Maret 2007), halaman B1-B3 Pengesahan Agreement For the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tanggal 5 Maret 2007), halaman B4-B13 Penetapan Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Keputusan Menteri Keungan Nomor 158/KMK.05/2007 Tanggal 20 Maret 2007), halaman G1-G2 Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan (Peraturan Menteri Perdagangan republik Indonesia Nomor : 14/M-DAG/PER/3/2007 Tanggal 7 Maret 2007), halaman H1-H23 Pelaksanaan dan Pengawasan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-11/PJ./2007 Tanggal 16 Maret 2007), halaman I1-I3 Penetapan atas Upah Minimum Provinsi (UPM) Sektoral/Sub Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2007 (Keputusan Gubernur Maluku nomor 535 Tahun 2006 Tanggal 21 Desember 2006), halaman MLK1-2  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved