Regulasi Pengendalian Masalah Rokok di Indonesia  

Oleh:

Achadi, Anhari

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (KESMAS) vol. 02 no. 04 (Feb. 2008), page 161.
Topik: pengendalian masalah merokok; peraturan pemerintah; FCTC

Ketersediaan

Perpustakaan FK Nomor Panggil: J41.K.02 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Regulasi pengendalian masalah merokok di Indonesia ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh BAdan Legislatif maupun peraturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif. Perundang-undangan paling tinggi yang mengatur masalah merokok berupa peraturan pemerintah yang berlaku saat ini adalah PP no.19 tahun 2003. Peraturan pemerintah tersebut merupakan amandemen Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu PP No 39 Tahun 2000, yang juga merupakan bentuk amandemen dari PP sebelumnya lagi, yaitu PP no 81 Tahun 1999. PP no.19 tahun 2003 yang mengatur beberapa hal penting yang meliputi a) kandungan kadar nikotin dan tar; b) persyaratan produksi dan penjualan rokok; c) persyaratan iklan dan promosi rokok; dan d0 penetapan kawasan tanpa rokok. Perundangan berupa Perda (peraturan Daerah) meupun keputusan Gubernur, yanng mengatur pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah diatas, Jika dibandingkan dengan traktat internasional seperti FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) maka PP no.19 tahun 2003 masih belum memadai. Indonesia sampai saat ini masih belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control ini.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali