Mempertanyakan Political Will dan Mendiskusikan Pers Sebagai Pilar Demokrasi  

Oleh:

Ispandriarno, Lukas S.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Alternatif no. 5 (May 1997), page 16-26.
Topik: Politic; Pers; Demokrasi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA12.2 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Sesuai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Siaran, Menteri Penerangan mengungkap keinginan meninjau kembali Undang-Undang Pokok Pers, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, untuk menyesuaikan diri dengan UU Siaran. Keinginan pemerintah yang diwakili Menteri Penerangan sempat mengundang kegairahan di kalangan masyarakat (pers). Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr. H. Loebby Loqman SH berpendapat terdapat hal positif dalam UU Penyiaran yaitu membawa permasalahan melalui pengadilan apabila terjadi suatu kesalahan. Dengan demikian akan dibuktikan suatu kesalahan seseorang di depan pengadilan di samping memberikan kesempatan untuk dilakukan pembelaan. Hal demikian seyogyanya juga terdapat dalam UU Pers.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali