| Keadaan kekurangan armada maritim dalam negeri yang telah terjadi dan kebijakan – kebijakan yang telah diambil pemerintah telah juga menyumbang terhadap keterpurukan pada Industri Pelayaran Nasional. Untuk itu pemerintah merasa perlu menerbitkan sebuah kebijakan yang ditujukan untuk memberdayakan kembali Industri pelayaran Nasional melalui Inpres No.5 Tahun 2005, dimana pelayaran dalam negeri wajib diangkut kapal berbendera Indonesia. Dalam hubungannya dengan beberapa peraturan perundangan yang telah ada sebelum diterbitkannya Inpres ini masih bersifat kontradiktif, juga dmasuknya Indonesia kedalam organisasi perdagangan dunia dan dengan meratifikasi GATS dan GATT melalui Undang-undang Nomor.7 Tahun 1994 maka indonesia telah terikat ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalamnya, dimana terdapat inkonsistensi dalam substansi antara Inpres Nomor 5 tahun 2005 dengan komitmen yang telah dibuatnya serta prinsip-prinsip dari GATS. |