Detail Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Malapraktek dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran di Indonesia Bibliografi Author: Nugroho, F. Hartadi Edy (Advisor); Windayani, Tisa (Advisor); HERMINANTO, ANDRIAS Topik: Tinjauan Hukum; Kejahatan Malapraktek; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran di Indonesia; Hukum Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2006     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1952 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Maraknya kasus dugaan malapraktek kedokteran di Indonesia terjadi sejalan dengan makin baiknya tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat untuk menuntut keadilan dan juga menuntut hak-haknya sebagai pasien. Malapraktek kedokteran adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang juga dapat dipidanakan. Malapraktek merupakan suatu tindakan medis yang melanggar standar prosedur. Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai menimbulkan kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan, bahkan merenggut nyawa orang lain, maka diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa lata), serius dan kriminal. Secara keseluruhan Hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia kunang relevan untuk menaungi atau menjadi payung hukum tindakan malapraktek. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, yang diharapkan dapat mengatur tindak malapraktek kedokteran.Tetapi kenyataannya tidak dapat mengakomodir berbagai hal tentang malapraktek serta belum efektif dalam menyelesaikan kasus malapraktek kedokteran. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus malapraktek di Indonesia adalah dengan membentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang bersifat independen dimana hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved