Emerging Civil Society Towards Good Local Governance (Peranan Masyarakat Sipil Menuju Pemerintah Lokal Yang Baik)  

Oleh:

Mutiarin, Dyah

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Spirit Publik: Jurnal Ilmu Administrasi vol. 3 no. 2 (Oct. 2007), page 75-88.
Topik: Partisipasi Publik; Good Local Governance; Civil Society Organizations.

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: SS50.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 memunculkan wacana baru tentang penguatan partisipasi publik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik terutama di tingkat lokal (good local governance). Kehadiran UU Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 ini menjadi momentum penting bagi terbukanya ruang partisipasi publik dalam berbagai bentuk, baik melalui pemilihan umum maupun bentuk-bentuk di luar pemilihan umum. Publik merespon ruang partisipasi publik ini dengan munculnya banyak Civil Society Organizations, atau di Indonesia dikenal dalam bentuk Lembaga Swadaya masyarakat Seiring dengan dinamika politik baik ditingkat lokal maupun di tingkat nasional, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perjalanan transformasi otonomi daerah tersebut, peran Civil Society Organizations di Indonesia mengalami pasang surut dan mengahadapi berbagai tantangan. Civil Society Organizations juga menunjukkan peran yang krusial, dalam ikut membentuk tata pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali