Anda belum login :: 27 Nov 2024 20:43 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2551 (Mar. 2006)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 03    Edisi: 28 Maret 2006    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.31
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
  • Perpustakaan PKPM
    • Nomor Panggil: W 80
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Obsesi Sri Sultan melindungi petani., halaman SKETSA-1
  2. Perlu, UU sistem keamanan nasional., halaman NAS-1
  3. Inpres pengarusutamaan gender mendesak ditingkatkan menjadi PP., halaman NAS-2
  4. Mendag ubah aturan mengenai pemberlakuan SNI BAN., halaman EKU-1
  5. INSA: pemerintah jangan parsial., halaman EKU-1
  6. BI: regulasi pendorong investasi paling lambat triwulan III 2006., halaman EKU-2
  7. Jangan seragamkan pengelolaan asuransi kesehatan di daerah., halaman DAKOTA-1
  8. Lima Ranperda di Jambi disahkan menjadi Perda., halaman DAKOTA-2
  9. Perda trayek angkutan di Batam usang untuk trayek baru., halaman DAKOTA-2
  10. Desa (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005): sambungan WPU nomor 2550/Kamis, 23 Maret 2006)., halaman A-1
  11. Kelurahan (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005)., halaman A-13
  12. Percepatan pemberantasan buta aksara perempuan (peraturan bersama menteri negara pemberdayaan perempuan, menteri dalam negeri dan menteri pendidikan nasional nomor: 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, nomor: 28A tahun 2005, nomor: 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005)., halaman D-1
  13. Sistem pelaporan terpadu (surat edaran direktur jenderal pajak nomor: 07/BC/2006 tanggal 25 Januari 2006)., halaman G-1
  14. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kota Batam (peraturan daerah kota Batam nomor 19 tahun 2001 tanggal 20 September 2001)., halaman BATAM-1
  15. Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 Maret sampai dengan 02 April 2006 (keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor: 188/KM.1/2006 tanggal 27 maret 2006)., halaman XG-1

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.171875 second(s)