Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2550 (Mar. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 03    Edisi: 23 Maret 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.31 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Menyongsong kelahiran UU perlindungan saksi., halaman SKETSA-1 Menneg PAN: pemberantasan korupsi berhasil jika dipenuhi lima syarat., halaman NAS-1 Perlu lembaga sertifikasi baru untuk mencetak guru bermutu., halaman NAS-1 Deperin usulkan kriteria investasi yang dapat insentif pajak., halaman EKU-1 RUU sistem penyuluhan ditargetkan selesai Mei 2008., halaman EKU-1 Pemerintah dan pengusaha mulai cari kompromi revisi UU pajak., halaman DAKOTA-1 Jatim usul RUU penghapusan diskriminasi diperluas., halaman DAKOTA-1 Tingkat kekerasan dalam rumah tangga cenderung tinggi., halaman DAKOTA-1 Soal BHP Unand Tunggu RUU, halaman DAKOTA-2 Pemindahan ibukota kabupaten Luwu dari wilayah kota Palopo ke wilayah kecamatan Belopa kabupaten Luwu (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005)., halaman A-1 Desa (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005)., halaman A-4 Pengangkatan dan pengukuhan pamong praja muda lulusan STPDN (keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor: 123 tahun 2005 tanggal 14 Juli 2005)., halaman D-1 Perubahan kelima atas keputusan menteri keuangan nomor 574/KMK.04/2000 tentang organisasi-organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan (keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 601/KMK.03/2005 tanggal 27 Desember 2005)., halaman G-1 Tata cara pengambilan contoh barang impor dalam rangka penelitian standardisasi nasional Indonesia (SNI): (surat edaran direktur jenderal bea dan cukai nomor: SE-05/BC/2006 tanggal 18 Januari 2006)., halaman G-3 Retribusi pemakaian kekayaan daerah (peraturan daerah propinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2005 tanggal 26 April 2005)., halaman JATIM-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved