Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2549 (Mar. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 03    Edisi: 21 Maret 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.31 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Pengapusan PPnBM dan harapan produsen elektronik dongkrak pasar., halaman SKETSA-1 Perlu keseimbangan pertumbuhan sosial, ekonomi, politik untuk hapus kemiskinan., halaman NAS-1 Lukman Hakim: UU perlindungan saksi tidak mereduksi aturan sebelumnya., halaman NAS-1 Pemerintah segara revisi Kepmen soal PKBL., halaman EKU-1 Mendag usulkan Kepres "national single window.", halaman EKU-1 Menhut: pengadilan kejahatan kehutanan bisa dimasukkan dalam RUU "ilegal logging.", halaman EKU-2 UU anti pornoaksi cegah dekadensi moral., halaman DAKOTA-1 Revisi SKB menag-mendagri dapat pelihara kerukunan umat beragama., halaman DAKOTA-1 Transparansi dan akuntabilitas fiskal kunci pemulihan ekonomi., halaman DAKOTA-1 Pemindahan ibukota kabupaten Musi Rawas dari wilayah kota Lubuk Linggau ke wilayah kecamatan Muara Beliti kabupaten Musi Rawas (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2005 tanggal 11 Nopember 2005)., halaman A-1 Paket kebijakan perbaikan iklim investasi (instruksi presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tanggal 27 Februari 2006)., halaman C-1 Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor., halaman G-1 Pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari badan penyehatan perbankan nasional oleh PT perusahaan pengelola aset (persero): (peraturan menteri keuangan nomor 04/PMK.06/2006 tanggal 9 Februari 2006)., halaman G-2 Pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di propinsi Jawa Timur (peraturan daerah propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005)., halaman JATIM-1 Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan niai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 Maret sampai dengan 26 Maret 2006 (keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor: 175/KM.1/2006 tanggal 20 Maret 2006)., halaman XG-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved