Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2548 (Mar. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 03    Edisi: 16 Maret 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.31 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Sabang dulu, sekarang, dan masa datang., halaman SKETSA-1 16 produk kebijakan dinilai diskriminatif terhadap perempuan., halaman SKETSA-2 Akuntabilitas penegakan hukum perlu kepekaan penegak hukum., halaman NAS-1 DPR ratifikasi konvensi internasional pemberantasan terorisme., halaman NAS-1 Presiden minta MA dan peradilan dengarkan suara masyarakat., halaman NAS-2 Depdag akan ubah sembilan aturan terkait iklim investasi., halaman EKU-1 Boediono: jangan terlalu pesimis terhadap paket kebijakan investasi., halaman EKU-1 Pengaruh money laundering berdampak negatif bagi perekonomian dunia., halaman EKU-1 Kurangnya sosialisasi UU, sebab munculnya tindak kekerasan pada anak., halaman DAKOTA-1 Pemerintah ubah sistem pajak daerah jadi tertutup., halaman DAKOTA-1 Besaran dan penggunaan iuran badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tanggal 30 Januari 2006)., halaman A-1 Sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2005 tanggal 22 Desember 2005)., halaman A-9 Pedoman tata kearsipan di daerah (peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 39 tahun 2005 tanggal 4 Oktober 2005)., halaman D-1 Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara (peraturan menteri keuangan nomor: 13/PMK.04/2006 tanggal 20 Februari 2006)., halaman G-1 Perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-205/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya (peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor 25/Bc/2005 tanggal 16 Desember 2005)., halaman G-6 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi Jawa Timur (peraturan daerah propinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2005)., halaman JATIM-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved