Anda belum login :: 23 Nov 2024 07:51 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2534 (Jan. 2006)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 01    Edisi: 26 Januari 2006    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.29
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
  • Perpustakaan PKPM
    • Nomor Panggil: W 80
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Kekerasabn terhadap anak picu lingkaran setan siklus kekerasan., halaman SKETSA-1
  2. Revisi UU tata ruang akan beri sanksi kepada pelanggar., halaman NAS-1
  3. MK tolak uji materiil UU tentang perlindungan anak., halaman NAS-1
  4. Menkominfo: BRTI akan bekerja independen., halaman EKU-1
  5. UU pertambangan anak direvisi., halaman EKU-1
  6. Pemprov Sumbar siapkan "one gate service" bagi investor., halaman DAKOTA-1
  7. Pemkab Barut diminta evaluasi izin pertambangan dan perkebunan., halaman DAKOTA-1
  8. Depag Sumbar desak realisasi UU produk halal., halaman DAKOTA-1
  9. Penjelasan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran (sambungan WPU no. 2533/Selasa. 24-01-2006)., halaman A-1
  10. Penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas (peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2005 tanggal 16 Nopember 2005)., halaman A-8
  11. Penetapan rincian dana penyesuaian adhoc tahun anggaran 2006 kepada kabupaten/kota., halaman G-1
  12. Tata cara penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu (peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 25/M-DAG/PER/12/2005 tanggal 2 Desember 2005)., halaman H-1
  13. Penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jambi tahun 2006 (keputusan gubernur Jambi nomor 403 tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005)., halaman JAMBI-1
  14. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2006 (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005)., halaman 1A-1

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.15625 second(s)