Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2532 (Jan. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 01    Edisi: 19 Januari 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.29 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Menghitung untung menanggung " buntung" impor beras., halaman SKETSA-1 Madel minta MK ajukan uji materiil terhadap UU no 32 tahun 2004., halaman NAS-1 PBHI sulit buktikan asing terkait hukum sumberdaya alam., halaman NAS-1 DPR: pemerintah harus jamin stabilitas harga dan ketersediaan beras., halaman EKU-1 UU akan batasi pinjaman pemerintah maksimum 30 persen dari PDB., halaman EKU-2 Kalbar mesti miliki perda mutu hasil perikanan., halaman DAKOTA-1 Perda prostitusi direvisi agar bisa timbulkan efek jera., halaman DAKOTA-1 Penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2005 tanggal 16 Nopember 2005)., halaman A-1 Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (Peraturan Pemerntah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2005 tanggal 11 Nopember 2005)., halaman A-8 Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah., halaman D-1 Perpanjangan keputusan menteri keuangan nomor 111/KMK.04/2003 tentang pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor (keputusan menteri keuangan nomor 575/KMK.04/2005 tanggal 5 Desember 2005)., halaman G-1 Pengusahaan perkebunan (peraturan daerah propinsi Kalimantan Tengah nomor 3 tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003)., halaman Kalteng-1 Pengesahan international covenant on economic social and cultural rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya): (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005)., halaman 1A-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved