Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2528 (Jan. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 01    Edisi: 05 Januari 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.28 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Pro kontra "superioritas" petugas pajak., halaman SKETSA-1 RUU perubahan UU LH perkuat peran daerah dalam pengawasan lingkungan., halaman NAS-1 Pembahasan RUU PWP payungi berbagai kepentingan kawasan pesisir., halaman NAS-1 Presiden beri empat petunjuk ekonomi 2006., halaman EKU-1 BI perketat aturan penerbitan kartu kredit., halaman EKU-2 DPRD Batola setujui 11 buah perda., halaman DAKOTA-1 Bakal diterbitkan perda pengawasan barang beredar., halaman DAKOTA-1 Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (peraturan presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2005 tanggal 9 November 2005)., halaman B-1 Penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu ( peraturan presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2005 tanggal 16 November 205)., halaman B-11 Putusan mahkamah konstitusi nomor 012/PUU-III/2005., halaman MK-1 Penetapan kembali tarif bea masuk dalam rangka skema common effective preferental tariff (cept) atas impor produk otomotif completely knock down (ckd) dan completely built up (cbu) dari Malaysia (peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor: 111/PMK. 10/2005 tanggal 11 November 2005)., halaman G-1 Penegasan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai diterima secara lengkap sebagaimana diatur dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-160/PJ./2001 (surat edaran direktur jenderal pajak nomor: SE-15/PJ.53/2005 tanggal 10 Nopember 2005)., halaman I-1 upah minimun pada 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah tahun 2006 ( keputusan gubernur Jawa Tengah nomor: 561/64/2005 tanggal 21 Nopember 2005)., halaman JATENG-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved