Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2527 (Jan. 2006) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2006    Bulan: 01    Edisi: 03 Januari 2006     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.28 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Kondisi perpolitikan 2006 bakal stabil., halaman SKETSA-1 DPR RI: UU kebebasan beragama bisa digatikan skb 1/1969., halaman NAS-1 UU perjudian Mesir tidak perlu diterapkan di indonesia., halaman NAS-1 Perlu komitmen bersama bagi pencapaian MDGs di Indonesia., halaman EKU-1 Pemerintah perpanjang larangan impor udang., halaman EKU-2 DEPHUM dan HAM tingkatkan pelayanan keimigrasian., halaman DAKOTA-1 DPD tuntut hak sama dengan DPR., halaman DAKOTA-1 Perubahan keenam atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2005 tanggal 26 Oktober 2005)., halaman A-1 Dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2006 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2005 tanggal 11 Desember 2005)., halaman B-1 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 015/PUU-III/2005 (sambungan WPU no. 2526/kamis, 29-12-2005)., halaman MK-1 Pengawasan secara aktif terhadap pembawaan uang tunai keluar dan masuk wilayah Republik Indonesia (surat edaran direktur jenderal bea dan cukai nomor: SE-26/BC/2005 tanggal 19 Oktober 2005)., halaman G-1 Penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan prinsip mengenai nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang (surat edaran Bank Indonesia nomor 7/58/DPBPR tanggal 23 Desember 2005)., halaman J-1 Penetapan upah minimum kabupaten Pandeglang provinsi Banten tahun 2006 ( keputusan gubernur Banten nomor: 561/Kep. 390-Huk/2005 tanggal 18 Nopember 2005)., halaman BANTEN-1 Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 02 Januari 2006 sampai dengan 08 Januari 2006 (keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor: 1/KMK. 1/2006 tanggal 02 Januari 2006)., halaman XG-1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved