Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2364 (Jun. 2004) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2004    Bulan: 06    Edisi: 08 Juni 2004     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini LEMSANEG PERLU DILIBATKAN DALAM PILPRES, halaman HAS .1 INDONESIA MEMBAKAR 182 MILYAR BATANG ROKOK SEPANJANG 2002, halaman HAS-I KOMISI IX DPR SETUJU PRIVATISASI MERPATI HARUS TAHUN INI, halaman EKU -I DISPERINDAG MINTA PK TIDAK RANGKAP USAHA, halaman EKU .2 INDONESIA IKUT PAMERAN DAGANG DI RUMANIA, halaman EKU .2 Walhi Sumbar Dukung Tidak Diagendakannya RANPERDA Tanah Ulayat, halaman DAKOTA-1 DPRD NILAI PEMBONGKARAN PRTA TIDAK REALISTIS, halaman DAKOTA-1 DPRD KOTA AMBON MINTA PENJELASAN TENTANG SK-PALSU SEJUMLAH GURU, halaman DAKOTA- 2 PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IJIN, PENYALAHGUNMN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 18 Mel 2004) 9, halaman B1-B2 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR1791KMK01 7/2000TENTANG SYARAT, TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (Keputusan Menteri Keuangan Repubbk Indonesia Nomor: 84/KMK.06J2004 tanggai 27 Februari 2004), halaman Gi - G4 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK,0511997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indone’ia Nomor 230/KMK.0412004 tanggal 4 Mel 2004) Sambungan WPU No. 2363!Kamls, 03.06.2004), halaman G5 - Gil PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SWASTA PADA PERUSAHAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADAHUTAN TANAMAN! HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PATUNGAN (Keputusan Menten Kehutanan Repubtk Indonesia Nomor:SK 46/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004), halaman Li - U PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 72 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJAAKADEMIMETEOROLOGI DAN GEOFISIKA DANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 80 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI. STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun2004 tanggal 2Apr11 2004), halaman P-I PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN DI BIDANG TRANSPORTASPOS DAN TELEKOMUNIKASI TRANSPORTASPOS DAN TELEKOMUNIKASI Tahun 2004 dan Nomor 1184/J05/KS/2004), halaman P2-P3 KODIFIKASI HASIL PENGAWASAN PROGRAM BIDANG KESEHATAN Keputusan Menteri Kesehatan Repubtlk Indonesia Nomor 98/Menkes/SK1112004 tanggal 19 Januari 2004), halaman VI -VII NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 7 JUNI SAMPAI DENGAN TANGGAL 13 JUNI 2004 Keputusan Menten Keuangan Republi¼Indonesia Nomor : 235/KM.112004 Tanggal 7 Juni 2004), halaman XGI - XG2 TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA (Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE-14/PJ/2004 tanggal 14 April 2004), halaman 1.1  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved