Kebijakan Pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta Dalam Penataan Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah dan Manfaatnya Bagi Pelayanan Kepada Masyarakat  

Oleh:

Juniraharjo ; Pudyatmoko, Y. Sri

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 25 no. 1 (Jan. 2007), page 42-60.
Topik: Penataan; Organisasi; Manfaat; Pelayanan Masyarakat

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: PP54.3 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Dalam rangka memenuhi tuntutan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada, pemerintah harus melakukan penataan secara struktural. Hal ini dilakukan antara lain dengan penataan organisasi birokrasi. Upaya tersebut dilakukan secara dinamis. Pemerintah propinsi DI. Yogyakarta, sebagai salah satu pemerintah daerah juga harus melakukan hal serupa. Penelitian untuk mengetahui penataan organisasi birokrasi ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder, dimana pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif. Penataan organisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta antara lain didasarkan pada hasil evaluasi yang menemukan adanya tumpang tindih fungsi organisasi, di samping ada pula kekosongan pihak yang menangani persoalan tertentu. Pemerintah propinsi DI. Yogyakarta juga melakukan penataan birokrasi dengan membangun komitmen bersama dalam pelayanan masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan begitu baik, akan tetapi perlu adanya peningkatan kualitas layanan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali