Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2342 (Mar. 2004) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2004    Bulan: 03    Edisi: 23 Maret 2004     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W 80 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Pro-Kontra Terhadap RUU Kerukunan Umat Beragama, halaman SKETSA-1 Dirjen Penataan Ruang: Tiga Rumusan Tetapkan Tata Ruang Nasional, halaman BERITA-1 Pemerintah Bakal Tetapkan Batam FTZ Enclave DPRD Dukung Pemda Hentikan Proyek Properti Tanpa Kelengkapan Perizinan, halaman BERITA-1 Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004 (Dewa Perwakilan Rakyat) (Sambungan WPU No.2341/Kamis 18-03-2004), halaman AA1-AA10 Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 25 Februan 2004), halaman A1-A8 Daerah Tertentu Yang Belum Slap On Line Sehubungan Dengan Diterapkannya Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (Mp3) Pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi Dan Pt. Pos Indonesia (Persero) Pos Indonesia (Persero) Nomor KEP-113/A/2003 dan Nomor KEP-3921PJ/2003 tanggal 24 Desember 2003), halaman G1-G4 Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Beras, Beras Berkulit Cocok Untuk Disemai (Benih), Beras Ketan (Pulut),Tepung Beras Dan Tepung Lainnya (Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 67/MPP/Kep/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004), halaman H1-H2 Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86781kpts-II/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/Kpts-II/2002 Tentang Kriteria Dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan Dan HTI BUMN (Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.43/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004), halaman L-1 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Danjasadan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Maret Sampai Dengan Tanggal 28 Maret 2004 (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 114/KM.1/2004 Tanggal 22 Maret 2004), halaman XG1-XG2 Perubahanatas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 25 Januari 2004), halaman 1A1-1A11  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved