Pengembangan Ekonomi Pedesaan Menyongsong Otonomi Daerah  

Oleh:

Nugroho, Iwan

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 29 no. 1 (2000), page 102.
Topik: ekonomi pedesaan; otonomi daerah

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.10 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah seperti diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, akan semakin mendorong pelaksanaan pembangunan ekonomi pedesaaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh semakin terbukanya peluang bagi daerah untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam. Namun demikian, pelaksanaan dari pembangunan pedesaan nampaknya akan mengalami sejumlah hambatan yang sulit dihindari. Pembangunan pedesaaan berhubungan dengan partisipasi ketenagakerjaan, akses dan kesempatan terhadap faktor produksi dan informasi yang berkaitan dengan pasar. Hambatan yang akan dihadapi terkait dengan masalah-masalah seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, kegagalan transformasi ekonomi dengan ketenagakerjaan dan merosotnya kelembagaan lokal masyarakat pedesaan. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan yang mendasar antara lain dengan melakukan perbaikan indikator kesejahteraan yang mengacu pada masalah pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat kesenjangan pendapatan, serta penyerasian transformasi antara pembangunan pertanian, industri dan jasa. Di samping itu perlu penguatan lembaga masyarakat desa.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali