Implikasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Pembangunan Ekonomi di Daerah  

Oleh:

Silalahi, Pande Radja

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 29 no. 1 (2000), page 87.
Topik: pemerintah pusat; kebijakan ekonomi; pembangunan ekonomi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.10 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa UU No. 22 / 1999 dan UU No. 25 / 1999 mampu menjawab tuntutan otonomi yang kini semakin nyaring terdengar, sementara sebagian lainnya justru menganggap kedua UU tersebut sebagai sumber malapetaka bagi beberapa daerah tertentu dan bahkan bagi indonesia. Tetapi terlepas dari perdebatan tersebut, kiranya jelas bahwa kegiatan pembangunan yang bersifat sentralistis harus ditinggalkan, diganti dengan yang ebrsifat desentralisasi secara terencana dan sistematis. Desentralisasi atau pemberian otonomi yang lebih luas bagi daerah harus secara lugas memperhitungkan kemampuan ekonomis suatu daerah, Secara demikian, ditambah lagi dengan perubahan organisasi pemerintahan, niscaya indonesia akan terhindar dari ancaman disintegrasi bangsa.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali