Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 : Suatu Telaahan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya  

Oleh:

Kaswara, E.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 29 no. 1 (2000), page 36.
Topik: otonomi daerah; UU No. 22 tahun 1999

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.10 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Di samping kekhawatiran bahwa munculnya UU No. 22 / 1999 akan menyebabkan terjadinya disintegrasi karena memberi kewenangan yang amat besar kepada daerah, UU tersebut juga memberikan perubahan mendasar mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi dalam UU No. 22 tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dasar filosofis pembentukan undang-undang ini adalah pemberdataan dan partisipasi rakyat. Hal ini dapat dicapai bila pemberian kewenangan otonomi kepada daerah adalah seluas mungkin dan meletakkan fokus otonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat. Dalam kaitan ini UU No. 22 / 1999 cenderung menggunakan local democracy model, dimana otonomi diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sehingga kepala daerah berkedudukan semata-mata sebagai alat daerah dan bertanggung jawab kepada DPRD. Selain itu, pemisahan yang tegas antara DPR dan eksekutif diperlukan agar fungsi kontrol DPR dapat berjalan dengan baik.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali