Dari Kabinet Pembangunan VII ke Kabinet Reformasi Pembangunan dan Tuntutan Clean Government  

Oleh:

Wiratma, I Made Leo

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 27 no. 3 (1998), page 248.
Topik: clean government; kabinet reformasi pembangunan; kabinet pembangunan VII

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.3 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Salah satu tuntutan dari proses reformasi adalah terbentuknya suatu kabinet yang bersih sebagai langkah nyata menuju kehidupan yang lebih demoratis. Namun baik Kabinet Pembangunan (KP) VII, maupun Kabinet Reformasi Pembangunan (KRP) nampaknya kurang atau bahkan tidak merespons tuntutan tersebut, Meskipun KRP telah mencoba mengakomodasi tntutan masyarakat dan tercermin dalam kebijakan yang akan ditempuh, namun profil KRP sendiri tidak menggambarkan usaha yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, KRP masih menghadapi berbagai persoalan seperti keabsahan keberadaannya sehingga semakin mengurangi legitimasi yang pada akhirnya kian tidak memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Presiden yang emmpunyai kekuasaan begitu besar tidak lagi dapat diharapkan kehendak dan budi baiknya untuk memimpin proses reformasi yang sesungguhnya. Untuk itu perlu dilakukan instutisionalisasi langkah-langkah reformasi sistem politik yang konsekuen sehingga menghasilkan suatu tertib politik demokrasi guna menggantikan faktor kehendak dan budi baik Presiden dan selanjutnya dapat menciptakan dan memelihara suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, egaliter dan transformatif.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali