Peran Obligasi Negara Dalam Hukum Anggaran Indonesia  

Oleh:

Bahar, Ujang

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 26 no. 2 (2007), page 37-50.
Topik: Hukum Anggaran Indonesia; Peran Obligasi Negara

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.7 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang dikeluarkan pemerintah yang pembayaran pokok dan bunganya kepada pemegang SUN dijamin negara/ pemerintah sesuai masa berlakunya. Ada dua jenis SUN menurut Undang-undang No.24 Tahun 2002 yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON). SPN berjangka waktu satu tahun sedangkan ON berjangka waktu lebih dari satu tahun. Tujuan utama SUN adalah menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mempunyai tiga pilihan untuk menutup defisit APBN yaitu, dana hasil privatisasi BUMN, penerbitan Surat Utang Negara (SUn), dan dana pinjaman hibah luar negeri (PHLN). Kewajiban pemerintah sebagai penerbit Obligasi Negara (ON) adalah membayar bunga dan pokok (disebut kupon) kepada pemegang ON sama seperti kewajiban debitor kepada kreditor. Dana untuk membayar kupon bersumber dari pendapatan negara, pemerintah harus cermat mengelola pos-pos pengeluaran negara agar cukup tersedia dana dalam APBN untuk membayar kupon ON. Jadi peran ON bukan sebagai sumber alternatife pembiyaan negara.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali